BOJONEGORO – jatimpresisi.Site -;Rencana rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Bojonegoro dengan anggaran mencapai Rp5,3 miliar menuai sorotan dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai penggunaan anggaran tersebut kurang tepat di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Bojonegoro.
Rumah Dinas Bupati Bojonegoro yang berada di belakang Pendopo Malowopati itu dinilai masih dalam kondisi layak huni sehingga belum mendesak untuk dilakukan rehabilitasi besar-besaran.
Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati kebijakan publik Bojonegoro, Sugeng Handoyo, menyebut anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih dirasakan masyarakat.
“Anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk pembangunan sekolah atau perbaikan infrastruktur jalan, terutama di wilayah pedalaman yang masih banyak rusak,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan maupun bantuan sosial yang berdampak langsung kepada warga.
Sorotan juga datang dari warga lainnya yang menilai pemerintah daerah kurang memiliki kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat Bojonegoro saat ini.
“Rumah dinas pejabat diperbaiki dengan uang rakyat, sementara masih banyak rumah warga yang tidak layak huni,” ungkap Agus, salah satu warga Bojonegoro.
Kritik tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih berat bagi sebagian masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah lebih fokus pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Meski APBD Bojonegoro mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya akibat berkurangnya produksi migas dan menurunnya dana transfer pusat, anggaran daerah Bojonegoro masih tergolong besar dibanding banyak daerah lain di Jawa Timur.
Karena itu, sebagian masyarakat berharap APBD Bojonegoro yang besar bisa lebih difokuskan untuk menyelesaikan persoalan klasik seperti kemiskinan, kesejahteraan warga, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.
Perdebatan soal rehabilitasi rumah dinas ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan diskusi luas mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan masyarakat Bojonegoro yang terus meningkat. (****)
