Sidoarjo -Jatimpresisi.site Kegiatan Ngopi Bareng yang digelar oleh LSM LIRA Sidoarjo menghadirkan Bupati LIRA dan jajaran pengurus serta aktivis pengawasan, berlangsung penuh keakraban namun sekaligus serius ketika diskusi masuk pada isu maraknya mafia tanah di wilayah Kabupaten Sidoarjo,Senin/November/2025 Pukul 11:00 wib
Diskusi tersebut menyoroti semakin meningkatnya kasus-kasus perebutan lahan, permainan dokumen tanah, hingga dugaan keterlibatan oknum yang dinilai merugikan masyarakat. Sejumlah titik rawan mafia tanah di Kabupaten Sidoarjo ikut dibahas dalam sesi dialog.
Bupati LIRA Sidoarjo menegaskan bahwa mafia tanah telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, terutama di kawasan yang sedang berkembang pesat seperti Sukodono, Taman, Candi, Gedangan, Waru, dan Buduran.
> “Tanah adalah hak rakyat. Bila ada pihak yang merampas melalui cara-cara kotor, kami dari LIRA akan turun dan mengawal sampai tuntas. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk mafia tanah,” tegas Bupati LIRA.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa temuan investigasi relawan LIRA dipaparkan, mencakup:
Dugaan penguasaan lahan tanpa dasar hukum yang sah,
Penerbitan sertifikat ganda di beberapa kecamatan,
Pemalsuan dokumen kepemilikan tanah,
Indikasi keterlibatan oknum perangkat desa dan oknum hukum.
LSM LIRA Sidoarjo mendorong pemerintah daerah, ATR/BPN, dan aparat penegak hukum untuk bersinergi memberantas mafia tanah di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, tanpa pandang bulu.
Untuk memperkuat gerakan masyarakat, LIRA menyusun langkah lanjutan:
1. Pembukaan posko pengaduan mafia tanah di tingkat kecamatan,
2. Pendampingan hukum untuk korban,
3. Pengawalan proses hukum hingga ke tingkat pusat bila diperlukan.
> “Masyarakat jangan takut. Bila ada persoalan sengketa tanah, pemalsuan sertifikat, atau intimidasi, laporkan ke LIRA. Kami siap bersama masyarakat,” tambah Bupati LIRA.
Kegiatan Ngopi Bareng ini akan dijadwalkan rutin sebagai sarana konsolidasi dan pemantapan gerakan pengawasan sosial di Kabupaten Sidoarjo.
Pertemuan ditutup dengan deklarasi bersama:
“Tanah untuk rakyat — bukan untuk mafia tanah!”
(Red)
