SURABAYA –Jatimpresisi.sitePenerapan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini memasuki babak baru. Sejak Agustus 2025, metode E-Purchasing Mini Kompetisi V.6 resmi diterapkan sesuai dengan Keputusan LKPP Nomor 93 Tahun 2025. Sistem ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023.
Metode E-Purchasing Mini Kompetisi V.6 diharapkan mampu mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong persaingan sehat di antara para penyedia barang dan jasa.
Dukungan terhadap penerapan sistem ini datang dari berbagai kalangan, termasuk tujuh direktur penyedia barang/jasa, relawan, NGO, advokat, serta jurnalis yang tergabung dalam Procedere Group — di antaranya dari media Malika, Gasak, Jam, Terobos, Rampas 08, Terobos.News, SuaraBersinar.com, dan BeritaInfrastruktur.News.
Bertempat di Aula 2 Kantor BPBJAP Pemkot Surabaya, Selasa (11/11/2025), Procedere Group menggelar kegiatan Edukasi E-Purchasing Mini Kompetisi V.6 bagi anggotanya sebagai bentuk dukungan terhadap sistem pengadaan yang lebih terbuka dan profesional.
> “E-Purchasing Mini Kompetisi V.6 adalah jawaban bagi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di era keterbukaan. Sistem ini menuntut transparansi serta menghadirkan keadilan kompetitif bagi seluruh penyedia,” ujar Florencia M., SH, pembina Procedere Group.
Florencia menambahkan, kegiatan edukasi tersebut diikuti oleh 15 anggota, terdiri dari 7 direktur muda PT/CV penyedia dan pengurus kelompok. Mereka mendalami proses mulai dari monitoring penayangan, penawaran, kurasi, penentuan pemenang, pelaksanaan, hingga penyelesaian paket pengadaan dalam aplikasi INAPROC.
> “Procedere Group ingin berperan aktif dan berkompetisi secara sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami berkomitmen membangun bangsa di atas kebenaran dan regulasi yang jelas, dengan fokus pada sistem Mini Kompetisi V.6. Sistem ini diharapkan mampu meminimalkan praktik pengkondisian dan intervensi politik,” jelas Florencia.
Atas terlaksananya kegiatan tersebut, Procedere Group menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya melalui Kepala BPBJAP, Aly Murtadho, ST., M.Si., serta Azizul Ghoffar, S.Kom., beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya edukasi dan penerapan sistem pengadaan digital ini.
> “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan fasilitas yang diberikan Pemkot Surabaya. Ini menjadi langkah positif menuju pengadaan yang semakin profesional dan transparan,” tutup Florencia.
(Red)
