Jember, jatimpresisi.site – Masalah kemiskinan yang berakar di kawasan pinggiran hutan dan perkebunan menjadi sorotan utama dalam acara Kompas.com Talks yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13/4/2026). Mengusung tema Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa yang Bertanggung Jawab?, Bupati Jember, Gus Fawait hadir sebagai narasumber kunci yang membedah akar persoalan ekonomi di wilayahnya.
Selain itu, Koordinator Manajer Kebun Wilayah Jember PTPN 1 Regional 5, Benny Hendricrianto; Kepala Perum Perhutani Jatim, Wawan Tri Wibowo; Kepala Kantor Pertanahan/BPN Jember, Ghilman Afifuddin; Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo; dan Guru Besar di Bidang Ekonomi Kelembagaan Syariah FEB Universitas Jember, Prof. Ahmad Zainuri juga hadir menjadi pemateri.
Dalam sesi wawancara, Gus Fawait menekankan bahwa meskipun tren kemiskinan di Kabupaten Jember menunjukkan penurunan, persoalan ini tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum tuntas selama satu dekade terakhir. Fokus utamanya saat ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah sabuk hijau atau pinggiran lahan milik dua BUMN besar, yakni PTPN dan Perum Perhutani.
Gus Fawait menegaskan bahwa keberadaan PTPN dan Perhutani di Jember harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan penduduk lokal. Hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan zero kemiskinan ekstrem pada 2029.
“Kita punya dua BUMN besar di sini. Keberadaan mereka kami harapkan bisa memberikan bantuan untuk mengurai kemiskinan yang banyak menumpuk di pinggir perkebunan dan hutan. Jember sedang berikhtiar menuju target nol persen kemiskinan ekstrem tersebut,” ujar Gus Fawait.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan Gus Fawait adalah pemanfaatan program Hutan Sosial. Dia mengungkapkan terdapat sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare lahan yang bisa dikelola secara legal oleh masyarakat.
Gus Fawait meminta agar hak pengelolaan hutan sosial diprioritaskan bagi masyarakat pinggir hutan yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selanjutnya, Gus Fawait juga menyoroti lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di wilayah perkebunan maupun perkotaan. Gus Fawait juga mendorong agar pihak ketiga atau pengelola lahan tersebut wajib menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.
Selain itu, lahan PTPN di area perkotaan diharapkan dapat dikerjasamakan untuk menghidupkan sektor ekonomi informal guna mencegah masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan.
Menjelaskan kondisi lapangan, Gus Fawait menggambarkan kemiskinan ekstrem, masyarakat yang harus mencari nafkah hari ini hanya untuk bisa makan di hari yang sama. Saat ini, tercatat ada sekitar 90 ribu Kepala Keluarga (KK) di Jember yang masuk dalam kategori desil 1 atau kemiskinan ekstrem.
“Meskipun penurunan kemiskinan kita termasuk yang tercepat kedua di Jawa Timur dan tercepat pertama di wilayah Tapal Kuda, saya tidak merasa cukup puas. Masih ada masyarakat kita yang masuk kategori sangat miskin,” imbuhnya.
Di akhir wawancara, Gus Fawait menyayangkan sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum dilibatkan secara mendalam dalam koordinasi pengelolaan hutan sosial oleh instansi pusat.
Oleh karena itu, di meminta Kementerian Kehutanan dan Perhutani untuk lebih intens berkoordinasi dengan Pemkab Jember. Tujuannya, agar data kemiskinan yang dimiliki daerah bisa menjadi acuan utama dalam pemberian hak kelola lahan sehingga intervensi ekonomi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif menghapus kemiskinan di Jember.*
